JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto memilih untuk segera komunikasi dan juga mendatangi Tanah Melayu yang digunakan pada waktu ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN 2025 pada merespons kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Airlangga bergerak cepat memulai pembangunan komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana disampaikan Trump pada 2 April 2025.
Hari pertama kunjungan ke Kuala Lumpur pada Kamis (3/4/2025), Airlangga mengadakan rapat dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Tanah Melayu I, pada kediaman resmi DPM I mengeksplorasi perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS. Pada hari kedua, hari terakhir pekan (4/4/2025), Airlangga diterima secara langsung oleh PM Malaya Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam kantornya di tempat Putrajaya.
Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa rapat yang dimaksud untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja serupa ekonomi Tanah Melayu dengan Indonesia. “Prioritas juga diberikan untuk menguatkan dan juga memperbarui sinergi ekonomi, yang mana mencerminkan komitmen kerja sejenis yang digunakan kuat antara Indonesia lalu Malaya ke tingkat yang dimaksud lebih besar baik di tempat masa mendatang,” tuturnya.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, teristimewa di menguatkan lebih banyak sejumlah lagi kegiatan sektor ekonomi lalu perdagangan, yang digunakan melibatkan para Pengusaha Indonesia kemudian Tanah Melayu dalam berbagai sektor terkait,” sambung PM Anwar Ibrahim.
Sementara itu, Airlangga mengungkapkan bahwa Tanah Melayu selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk menggerakkan penguatan kerja sebanding seluruh negara ASEAN pada menghadapi berbagai tantangan global. “Termasuk respons menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.
Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga menyatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Negara Malaysia membutuhkan kerja mirip dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Tanah Melayu sebagai tujuan investasi, pariwisata, serta perdagangan dalam kawasan. Pada pertemuan itu, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan dan juga Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.
Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Airlangga dengan segera menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada pertemuan tersebut, Tengku Zafrul menyatakan bahwa rapat dengan Airlangga juga mengkaji strategi untuk penguatan kegiatan ekonomi regional ASEAN. “Dalam lingkungan global yang dimaksud penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN tidak lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat kegiatan ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama”.
Pada kesempatan itu, Airlangga menegaskan bahwa kedudukan ASEAN pada Indo Pasifik sangat penting. “Bisa menjadi satu kekuatan yang mana sangat besar, untuk menggerakkan penguatan kegiatan ekonomi regional di tempat Kawasan ASEAN dan juga di tempat tingkat global,” ungkapnya.
MITI Tengku Zafrul dan juga Menko Airlangga setuju pada ketika sektor ekonomi global sedang bergejolak, maka pendapat ASEAN perlu lebih besar lantang. Diketahui, Indonesia lalu Malaya akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan juga Pengembangan Usaha (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik serta mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
“Perlu dilaksanakan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, akibat dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif memulai pembangunan komunikasi serta engagement dengan pemerintahan AS,” kata Airlangga.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan tantangan yang dimaksud besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap memperlihatkan menghormati kebijakan tersebut, Indonesia kemudian Negara Malaysia percaya pada hubungan yang dimaksud konstruktif juga saling menguntungkan.
Mereka berazam untuk menjaga kepentingan dunia usaha dengan masih menjaga hubungan perdagangan yang mana kuat dengan AS.
