JAKARTA – Kritik juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau miliki peran penting pada perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak belaka sebagai vegetasi musiman dengan nilai dunia usaha tinggi, tetapi juga memainkan pertempuran penting pada lingkungan pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak segera terhadap daya serap lapangan usaha terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan berjualan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir jualan tembakau kami menurun. Hal ini memproduksi kami jadi resah,” katanya, diambil Akhir Pekan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek bukan hanya sekali membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi menghurangi total tenaga kerja yang tersebut terlibat pada sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif akibat fokusnya cuma pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi sektor ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau di perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan flora satu musim yang tersebut mempunyai daya tarik lantaran nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan tumbuhan ini bisa jadi memutus siklus hama seperti kera lalu tikus.
“Tembakau sudah menjadi bagian dari budaya kemudian identitas penduduk pedesaan, khususnya di tempat area seperti Temanggung, Boyolali, lalu Wonosobo, pada mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di sedang keterbatasan lahan yang digunakan tersedia, flora tembakau mempunyai keunggulan strategis dibandingkan vegetasi lainnya. Hal ini yang tersebut menciptakan Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih sangat jauh dari ideal, khususnya dengan minimnya dukungan kebijakan yang tersebut melindungi hak lalu kepentingan mereka. Banyak petani yang dimaksud merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang dimaksud tak selaras dengan keperluan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga mengambil bagian mengoreksi keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada ekosistem tembakau nasional yang mana melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang tersebut semakin menekan keberlangsungan sektor tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang digunakan selama ini sudah pernah berada di situasi yang digunakan rentan.
“Padahal, kebijakan masyarakat itu harusnya melibatkan proteksi bagi semua pelaku di tempat sistem ekologi tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang digunakan ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih besar berbagai menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya area yang belum memiliki peraturan wilayah terkait pemeliharaan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat serta area di menjalankan sektor tembakau.
“Agar sektor ini tetap memperlihatkan berkelanjutan dan juga dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang dimaksud dapat melindungi bidang tembakau lalu para pekerja pada dalamnya,” tutupnya.
