Siap-siap! Pegawai Otorita Pindah ke IKN Mulai Maret 2025

JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Pusat Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pegawai atau ASN Badan Otorita akan mulai pindah kantor seluruhnya pada bulan Maret 2025 mendatang. Basuki menjelaskan, skema pemindahan ASN ini akan menjadi yang tersebut perdana dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain.
Tujuan pemindahan ASN OIKN sendiri diharapkan sanggup menciptakan para ASN dapat lebih besar fokus untuk mendirikan IKN. “Selama ini kantor kita ada 3 tempat, pada Jakarta, Balikpapan, serta IKN. Tapi mulai Maret kita akan pindahkan semua ke sana, supaya fokus untuk penyelenggaraan IKN kedepan,” ujar Basuki pada Raker dengan Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Mantan Menteri Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pemindahan kantor ASN ke IKN ini juga sejalan dengan rampungnya perkembangan kantor baru OIKN. Targetnya, proyek konstruksi yang dimaksud dapat rampung pada akhir bulan Februari ini.
“Kantor OIKN, telah selesai bulan ini, kami akan programkan seluruh kegiatan OIKN akan ada di dalam IKN, dan juga seluruh pegawai Otorita akan pindah ke IKN,” tambahnya.
Disamping itu, Basuki melaporkan ketika ini proyek Ibukota baru itu juga telah dilengkapi oleh hunian khusus untuk para ASN, TNI/Polri, hingga rumah jabatan menteri.
Progres konstruksi hunian vertikal ASN pada waktu ini telah rampung sebanyak 27 tower. Setiap tower terdiri dari 60 unit hunian dengan masing-masing seluas 98 meter persegi. Setiap 1 unit, terdiri dari 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi.
“Jadi kalau ASN bujangan, 1 unit ini dapat digunakan 3 orang, kalau 1 keluarga dapat masing-masing 1 unit,” lanjutnya.
Pak Bas -sapaan akrab Kepala OIKN Basuki- menambahkan, pada akhir Februari ini targetnya akan ada tambahan 10 tower rusun ASN lagi yang dimaksud akan rampung. Sehingga pada awal Maret mendatang dipastikan 37 tower hunian ASN telah bisa jadi digunakan. “Semuanya telah fully furnished,” katanya.
Adapun rumah tapak jabatan menteri, pada waktu ini telah lama terkontrak untuk mendirikan sebanyak 36 unit. Namun seiring berubahnya nomenklatur kabinet Merah Putih Prabowo – Gibran atau penambahan jumlah total Kementerian/Lembaga, maka sedang diusulkan untuk pengerjaan unit baru rumah menteri.
“Rumah tapak jabatan menteri ketika ini berjumlah 36 unit, sekarang menteri ada 48, jadi sedang dipikirkan untuk ditambah,” pungkasnya.






