Massa Gelar Aksi di tempat KPK, Pertanyakan Kasus Dugaan Korupsi e-KTP dan juga Alkes Banten
JAKARTA – Petisi Warga DKI Jakarta Antikorupsi mengatur aksi demonstrasi di dalam Gedung Merah Putih KPK , Hari Jumat (8/11/2024). Aksi yang disebutkan menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap persoalan hukum dugaan korupsi e-KTP juga pengadaan alat kebugaran (alkes) dalam Provinsi Banten.
Ketua Petisi Warga Ibukota Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua persoalan hukum yang dimaksud menyeret nama calon gubernur dan juga duta gubernur Jakarta. “Kami memohonkan untuk KPK untuk mampu memberikan kepastian hukum terhadap skandal perkara dugaan perkara yang digunakan melibatkan Pramono Anung pada skandal tindakan hukum e-KTP,” kata Hasan dalam Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, tindakan hukum pengadaan proyek alat kebugaran pada Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua perkara tersebut, Hasan menyatakan pihaknya telah dilakukan bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan hambatan Pramono Anung lalu Rano Karno itu tak ada kepastian hukum yang dimaksud pada akhirnya dapat mengakibatkan perkiraan yang dimaksud bukan jelas di dalam ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang dimaksud merupakan pihak yang tersebut bersih dari korupsi. “Terbukti merekan telah menjabat pada pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
