JAKARTA – Ketua Dewan Perekonomian Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dengan government technology (GovTech), maka orang yang tersebut belum membayar pajak nantinya tidak ada mampu mengurus paspor hingga SIM.
Menurut Luhut, hal yang disebutkan mengingat pentingnya digitalisasi di tempat pelayanan publik. Sistem digital ini dirancang untuk mengempiskan birokrasi berlebih kemudian memberikan pengalaman yang tersebut lebih banyak mudah dan juga cepat bagi masyarakat.
Lebih berjauhan lagi, penerapan teknologi ini bisa saja berdampak pada hal-hal lain misalnya, ada seseorang yang digunakan tiada sanggup mengurus paspor jikalau belum melunasi pajak. Bahkan, pembaruan izin usaha atau dokumen lain juga bisa saja terhambat apabila kewajiban tertentu belum dipenuhi.
“Lebih jarak jauh lagi nanti, kamu ngurus paspormu gak bisa jadi akibat kamu belum bayar pajak. Kamu gak mampu nanti kalau lebih besar sangat jauh lagi, kamu memperbarui ijinmu di dalam apa (SIM), gak sanggup lantaran kamu belum bayar ini (pajak),” ungkap Luhut pada konferensi pers pada Jakarta, disitir pada Hari Jumat (10/1/2024).
Luhut menambahkan, nantinya sistem ini akan dilengkapi teknologi Artificial Intelligence (AI) juga big data untuk mengupayakan teknologi ini untuk meningkatkan transparansi di dalam masyarakat.
“Jadi semua ngerti kemudian memang sebenarnya ini menciptakan Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin. Karena Kecerdasan Buatan itu Artificial Intelligence dengan big data yang dimaksud kita punya. Yang sedang dibangun terus ini. Itu akan memproduksi Indonesia ini berubah,” jelasnya.
Sebelumnya, Luhut dengan Dewan Sektor Bisnis Nasional memberikan rekomendasi terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang mana dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, kemudian efektivitas tata kelola negara.
Pilar pertama terkait optimalisasi penerimaan negara dengan adanya implementasi sistem Core Tax lalu SIMBARA untuk meningkatkan transparansi juga akuntabilitas di pengelolaan pajak dan juga penerimaan sektor mineral kemudian batu bara.
Kedua efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 menjamin proses pengadaan barang lalu jasa lebih lanjut transparan dan juga efisien.
