Hassan Wirajuda: Pemilihan Umum paruh waktu Negeri Paman Sam kunci masa depan urusan politik Trump
DKI Jakarta – Menteri Luar Negeri Tanah Air periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, memandang pilpres paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat akan berubah menjadi salah satu tolak ukur penting untuk menakar keberlanjutan kebijakan yang mana diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pernyataan yang dimaksud disampaikan Hassan ketika berubah menjadi pembicara pada seminar masyarakat dengan tema “Ineffective Global Order and Trump 2.0: Toward A Chaotic World?” yang tersebut disaksikan secara daring dalam Jakarta, Sabtu.
“Pertama, harus kita lihat akan adanya midterm election dua tahun dari sekarang. Apabila keresahan, ketidakpuasan, rakyat Amerika dicerminkan di midterm election, memilih anggota House lalu Senate, ada kemungkinan bahwa pendapat mayoritas di Partai Republik di House dan Senate bisa bergeser ke Partai Demokrat,” katanya.
Hassan menuturkan bahwa pengenaan tarif merupakan kebijakan Trump yang tersebut paling kontroversial, baik di dalam tingkat domestik maupun internasional. Selain itu, dasar pengenaan tarif, yang dimaksud ditujukan untuk melakukan penutupan defisit perdagangan, tak memperhitungkan perdagangan jasa pada mana surplus Negeri Paman Sam justru besar.
Kendati terdapat prospek perubahan pernyataan rakyat Amerika dari Partai Republik, yang tersebut merupakan partai pengusung Trump, ke Partai Demokrat pada pemilihan umum paruh waktu yang mana akan dilaksanakan pada November 2026 mendatang, Hassan turut menyoroti popularitas Demokrat yang dimaksud rendah pasca kekalahan pada pemilihan presiden 2024 lalu.
“Persoalannya, Partai Demokrat sendiri namanya tiada punya alternatif strategi lalu sekarang Partai Demokrat juga ratingnya sangat rendah pasca kekalahan (Kamala) Harris pada masa pemilihan tahun lalu,” ucapnya.
Selain pilpres paruh waktu, Hassan yang tersebut juga menjabat sebagai Rektor Universitas Prasetiya Mulya itu menyampaikan bahwa rakyat global juga penting memperhatikan ambisi Trump untuk menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga.
Meskipun berdasarkan Amandemen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat membatasi pribadi presiden hanya sekali boleh menjabat dua kali, juga Trump sendiri telah terjadi menyatakan ia tidak ada berencana untuk mencalonkan diri juga menegaskan akan menghormati batas konstitusional, Hassan menafsirkan pernyataan Trump tidaklah sepenuhnya bisa jadi dipercaya.
“Jadi sekalipun ia bilang enggak, tapi semua khalayak enggak percaya. Karena Trump bisa saja bicara pagi ini, sorenya udah berbeda. Tapi menariknya ia itu Presiden teflon, apapun ia katakan enggak pernah nempel. Jadi luntur saja,” ujarnya.
Dirinya menambahkan bahwa pengenaan tarif bukan hanya sekali mengabaikan aturan di Organisasi Perdagangan Planet (WTO), tetapi juga mengabaikan ketentuan-ketentuan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimaksud mencakup aturan mengenai kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kemudian prinsip non-intervensi.
Artikel ini disadur dari Hassan Wirajuda: Pemilu paruh waktu AS kunci masa depan politik Trump
