JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan datang mengadakan puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala tempat terpilih secara serentak dalam Istana Merdeka, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang mana terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu pada antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan juga pemerintah wilayah hingga evaluasi total inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Penting Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan sekolah gratis, ilmiah, lalu demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Warga Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, serta Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tidaklah menemui massa aksi pada Mulai Pekan (17/2/2025). eksekutif tiada mendengar kata-kata peserta didik yang digunakan turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang mana tidak ada pernah sebanding sekali mau menemui massa aksi di menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang tersebut ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah bukan mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi diselenggarakan pada waktu kesempatan yang dimaksud tepat agar kepala wilayah juga ada beban dan juga tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, total massa yang tersebut akan turun aksi Indonesia Gelap berjauhan lebih lanjut besar mengingat tuntutan mereka itu hingga pada saat ini bukan mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
