JAKARTA – Menarik foreign direct investment (FDI) merupakan langkah penting sebagai salah satu cara untuk mencapai target perkembangan ekonomi sebesar 8% yang telah terjadi ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Target peningkatan kegiatan ekonomi itu juga membutuhkan dukungan institusi yang dimaksud kuat termasuk keberadaan Badan Pengelola Penyertaan Modal Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) yang tersebut hingga sekarang ini masih terkendala perihal payung hukum.
Guru Besar Fakultas Perekonomian dan juga Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wihana Kirana Jaya menyatakan pembentukan BP Danantara sangat relevan pada menghadapi fenomena mega shifting ekonomi global. Perubahan struktural besar yang tersebut terjadi, seperti geopolitik, geoekonomi, kemudian perang, sudah pernah memaksa negara-negara melakukan reposisi strategis, termasuk di kebijakan investasi.
“Dalam kondisi mega shifting ini, mindset kita harus berubah. Kita harus mengantisipasi masa depan dengan mengubah organisasi lalu proses bisnis. Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan fleksibilitas pembiayaan pembangunan ekonomi jangka panjang,” ujar Wihana pada Rabu (22/1/2025).
Terkait keperluan akan BP Danantara, Wihana berpendapat bahwa badan ini diperlukan untuk meningkatkan fleksibilitas di mengurus aset dan juga pembiayaan investasi. BP Danantara dirancang untuk memanfaatkan aset-aset negara yang tersebut besar guna meningkatkan kapasitas penanaman modal melalui tiga sistem utama: Indonesia Investment Authority (INA), lembaga-lembaga keuangan pemerintah, juga manajemen aset.
“BP Danantara ini bagus oleh sebab itu mampu meleverage aset pemerintah untuk pembangunan ekonomi yang tersebut panjang. Dengan fleksibilitas ini, kita dapat membuka kesempatan lebih lanjut besar bagi investor, teristimewa FDI,” jelas Wihana.
Senada, Wakil Rektor Tiga Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengingatkan agar pembentukan lembaga negara baru seperti Badan Pengelola Penyertaan Modal Danantara jangan sampai mengulang kesalahan sebelumnya yang mana belaka justru memboroskan anggaran, namun hasilnya kurang dari harapan.
“Harapannya badan yang baru ini bisa saja membuktikan hasilnya bahwa aset-aset negara mampu dikelola serta menguntungkan. Jangan sampai negara kita terlalu banyak pos yang mana acap kali belaka sebagai konsesi kebijakan pemerintah balas jasa dan juga menghabiskan anggaran,” kata Suokim.
Menurut Wihana, prospek utama dari pembentukan BP Danantara adalah kemampuannya menjalankan aset-aset besar yang dimaksud dimiliki BUMN, dengan prospek dana kelolaan awal mencapai USD600 miliar atau Rp9.520 triliun. Dengan mengurus aset dari tujuh BUMN besar, BP Danantara dapat menjadi katalis utama untuk penanaman modal langsung, baik domestik maupun asing.
Wihana menekankan, dalam sedang keterbatasan APBN, FDI adalah salah satu sumber utama untuk menopang peningkatan ekonomi. Oleh sebab itu, keberadaan BP Danantara yang tersebut mampu menawarkan fleksibilitas dan juga transparansi di pengelolaan aset akan menjadi daya tarik besar bagi pemodal asing.
“Target perkembangan 8% bukanlah hal yang tersebut mustahil, tetapi membutuhkan fondasi kebijakan yang dimaksud kuat, seperti BP Danantara. Hal ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan tempat Indonesia pada ekonomi global,” pungkas Wihana.
