JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut di dalam pesisir laut Tangerang, Banten yang digunakan terindikasi akan menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia memohon pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang mana menghebohkan rakyat tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran pembangunan pagar laut dalam Tangerang. Tak cuma ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar publik sanggup meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan pada waktu Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan juga Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu apabila berhasil di area reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran nilai minimal Rp10 jt per meter, maka kemungkinan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar akibat menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dilaksanakan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di area wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan lalu Perikanan (KKP) memiliki kemampuan menjaga laut Indonesia apabila di area depan mata sekadar kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tidaklah ada semangat kemudian upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau bukan ada tindakan hukum?” kata legislator jika Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan dalam KPP sangat kecil serta ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang dimaksud bukan mampu dilaksanakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tidak ada murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar cuma sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang dimaksud lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini sudah pernah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, dan juga otoritas Provinsi Banten lalu melibatkan 1.210 nelayan yang dimaksud terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang dimaksud sekarang telah dilakukan dibongkar.
