Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 serta Tahun Baru 2025 , bidang keuangan bersiap menghadapi lonjakan kegiatan keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan permintaan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang digunakan serupa tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih tinggi dari 110 jt orang yang tersebut akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku bidang pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk melakukan konfirmasi kelancaran transaksi. Jalin, sama-sama anggota lapangan usaha perbankan lalu fintech, mendirikan posko operasional berpartisipasi mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan kegiatan digital lalu ATM di tempat seluruh Indonesia.
“Kami sudah menyiagakan personel 24/7 untuk menegaskan kelancaran operasional, teristimewa pada tanggal-tanggal dengan peluang operasi tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih banyak dari 80 institusi keuangan yang digunakan tergabung di jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis di memperkuat kelancaran operasi selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang digunakan dikelola perusahaan telah lama terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, kemudian Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi serta kesiapan infrastruktur, bidang pembayaran dapat memenuhi keinginan rakyat sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan kegiatan ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi juga keamanan. Ketua Tim Security Teknologi Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya proses mencurigakan selama peak season. “Kami mencatatkan lebih lanjut dari 121 ribu laporan operasi mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih lanjut dari 21% terkait persoalan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat kemudian penerapan teknologi deteksi dini untuk menurunkan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi penduduk tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menggalakkan edukasi penduduk untuk melindungi data pribadi lalu menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan habitat pembayaran yang digunakan aman lalu inklusif, khususnya pada waktu lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
