SURABAYA – Dalam upaya menguatkan ketahanan energi nasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Pertemuan Usaha Hulu Minyak serta Gas Bumi (SKK Migas) melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas atau Production Sharing Contract (PSC) pada dua wilayah kerja pada Sumatra juga Sulawesi dengan skema Cost Recovery. Penandatangan yang disebutkan menguatkan peranan bidang hulu migas sebagai mitra utama pemerintahan di mendirikan ketahanan energi yang dimaksud berkelanjutan.
Penandatanganan dijalankan oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dengan disaksikan Plt Direktur Jenderal Migas Dadan Kusdiana. Sedangkan Wilayah Kerja Amanah ditandatangani oleh kontraktor kontrak kerja identik yaitu Direktur PT Medco Daya Amanah Amri Siahaan, Direktur Utama PT Sele Raya Sejati Ham Eddy Tampi, juga Direktur Kufpec Indonesia (Amanah) B.V Tareq Ebrahim.
Kemudian, untuk Wilayah Kerja Melati ditandatangani oleh Direktur PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati Muhamad Arifin, Direktur SIEI Melati Limited Qin Shenggao kemudian Direktur Kufpec Indonesia (Melati) B V Tareq Ebrahim.
Plt Direktur Jendral Migas Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa pemerintah terus menyokong masuknya pembangunan ekonomi di tempat sektor hulu migas.
“Kita sama-sama telah terjadi menyaksikan penandatanganan kontrak kerja sebanding Wilayah Kerja Amanah dan juga Melati yang tersebut merupakan hasil lelang blok migas tahap pertama di tempat tahun 2024,” ujar dia.
Dia menambahkan, pemerintah akan terus mempersiapkan blok migas baru.
“Pemerintah terus menyiapkan blok migas yang digunakan baru. Lebih dari 60 blok migas disiapkan untuk 5 tahun ke depan. Tahun 2024 akan segera dilaksanakan penawaran tahap kedua pasca kabinet Pemerintahan yang mana baru terbentuk,” kata Dadan.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soejipto menyatakan bahwa Indonesia terus menggalakkan eksplorasi secara masif untuk mendapatkan cadangan migas.
“Potensi pengembangan sektor migas kemudian kesempatan penemuan cadangan pada blok baru masih sangat besar seiring dengan penambahan minat para pemodal pada lapangan usaha hulu migas. Untuk membantu produksi migas yang berkelanjutan juga upaya mencapai target yang digunakan telah dilakukan ditetapkan di long term plan (LTP) yaitu produksi minyak 1 jt barel per hari (BOPD) serta gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD), maka temuan cadangan baru harus terus didapatkan,” ujar Dwi.
“Penandatanganan WK Amanah kemudian WK Melati menunjukkan bahwa prospek cadangan migas di dalam Indonesia itu masih ada sekaligus menunjukkan keberhasilan pemerintah untuk terus mendirikan daya saing lapangan usaha migas dalam sedang persaingan yang tersebut semakin ketat dengan negara lain juga transisi energi yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa bidang migas siap lalu akan terus menjadi pilar utama ketahanan energi,” imbuh Dwi.
