JAKARTA – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang digunakan penuh tantangan dan juga kesempatan bagi perekonomian Indonesia. Dari kebijakan fiskal, pembaharuan mekanisme subsidi, hingga implementasi acara strategis, semuanya menggambarkan upaya pemerintah pada menggerakkan perkembangan ekonomi. Namun, sebagian kebijakan yang digunakan diterapkan pada 2024 diperkirakan memperburuk daya beli penduduk kelas menengah dalam 2025.
“Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Angka (PPN) menjadi 12%, implementasi skema subsidi berbasis nomor induk kependudukan (NIK), juga beban tambahan dari kegiatan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi tekanan baru bagi rakyat kelas menengah,” ujar Ekonom serta Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat melalui keterangan tertulis, Akhir Pekan (29/12/2024).
Selain itu, kenaikan biaya barang permintaan akibat kenaikan harga yang digunakan berlanjut juga menjadi tantangan berat. Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini lalu menjaga stabilitas kegiatan ekonomi nasional.
Berikut adalah rangkuman insiden ekonomi penting yang tersebut terjadi sepanjang tahun 2024:
Januari: Awal Tahun dengan UU Harmonisasi Peraturan Pajak
Pemerintah membuka tahun 2024 dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, juga meningkatkan kekuatan daya saing investasi. Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa di dalam 2025, dengan beban pajak yang dimaksud tambahan terstruktur namun tidaklah secara secara langsung meningkatkan daya beli.
Februari: Pengetatan Subsidi BBM
Pada Februari, pemerintah mulai mengusulkan pembaharuan mekanisme subsidi material bakar minyak (BBM). Subsidi yang digunakan sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin subsidi lebih lanjut tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tersebut tidaklah memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat.
Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
