JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap saja bertanggung jawab berhadapan dengan situasi yang mana terjadi pada perusahaan, meskipun tindakan hukum yang digunakan mencuat pada waktu ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang digunakan diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif kemudian perbaikan internal agar kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.
Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.
Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab tetap saja ada di dalam pundaknya. Oleh lantaran itu, beliau bersatu jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan serta memverifikasi kejadian sama tiada terulang ‘kembali’.
“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang dimaksud diberi amanah ketika ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di area Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).
“Saya hadir untuk memohonkan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia menghadapi kejadian yang digunakan sudah memunculkan kegaduhan di area masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan juga kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.
Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan tindakan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tak segera tampil ke masyarakat guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang dimaksud diambil agar tak memperkeruh suasana dan juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi lalu evaluasi internal.
“Kami sangat mengupayakan proses penegakan hukum yang dimaksud diadakan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang digunakan ditemukan dan juga memberikan ruang untuk aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah dilakukan membentuk crisis center yang digunakan bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, dan juga memantau peluang risiko industri serta operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta efektivitas pada menangani berbagai tantangan dalam masa depan.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting di menjamin keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang menopang perekonomian nasional.
- Dirut Pertamina Cek Langsung Tingkat BBM di dalam SPBU, Gandeng Lembaga Independen
- Pulihkan Kepercayaan Masyarakat, Hal ini yang mana Akan Dilakukan Pertamina
