JAKARTA – Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A. Rifqi al Mubarok menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Polri ke pada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebab langkah yang disebutkan bertentangan dengan amanah Reformasi 1998 yang tersebut tertuang pada TAP MPR Nomor VI lalu VII Tahun 2000, dan juga tindakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang digunakan memisahkan Polri dari TNI.
“Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama pergerakan siswa lalu elemen rakyat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan juga fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang digunakan menggalang supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian penguatan demokrasi,” kata Rifqi, yang mana akrab disapa Gus Rifqi, Mingguan (1/12/2024).
Gus Rifqi juga mengingatkan, kebijakan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum kemudian keamanan di negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. “Keputusan itu tidak sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk memulai pembangunan sistem demokrasi yang tambahan sehat,” tambah Gus Rifqi.
GP Ansor mengingatkan menggabungkan Polri ke di TNI akan mengkhianati semangat reformasi kemudian berpotensi merusak kekuatan demokrasi. “Langkah itu hanya sekali akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan juga mengaburkan fungsi masing-masing institusi pada sistem demokrasi kita,” ujarnya.
Selain itu, Gus Rifqi menekankan pentingnya pengawasan rakyat terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. “Pemisahan ini telah terjadi terbukti efektif selama lebih tinggi dari dua dekade, memunculkan penegakan hukum yang digunakan lebih besar transparan juga berkeadilan,” kata Gus Rifqi.
Sebagai organisasi yang digunakan lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan banyak pengambil kebijakan ketika ini adalah aktivis Reformasi 1998.
“Kepada mereka, kami ingatkan untuk tak melupakan perjuangan siswa lalu rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang digunakan bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.
