JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada tarif keinginan barang meskipun akan datang ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Perekonomian juga Daya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menyatakan kebijakan yang disebutkan serupa hanya pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol kemudian akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, sebanding belaka pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meningkatkan tarif Ojol bagi konsumen, yang mana memicu inflasi,” kata Fahmy ketika dihubungi, Hari Jumat (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang disebutkan semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu keberadaan rakyat Indonesia yang digunakan akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif mengenai kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, semata-mata omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tidak ada otomatis mempengaruhi target peningkatan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, perkembangan sektor ekonomi akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, apabila ekonomi RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau peningkatan ekonomi mengandalkan lebih besar konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian pertumbuhan ekonomi,” ungkap Fahmy.
