NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke perangkat lunak video populer yang disebutkan akan dinonaktifkan untuk lebih besar dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk menegaskan perusahaan yang dimaksud tak dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, langkah ini muncul setelahnya Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari hari terakhir pekan menguatkan larangan kontroversial terhadap aplikasi mobile tersebut.
Undang-undang yang tersebut ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan di tempat Kongres mengharuskan TikTok untuk memasarkan operasinya dalam Negeri Paman Sam terhadap pembeli lokal sebelum hari Mingguan untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden menyatakan penegakan larangan yang disebutkan akan diserahkan terhadap Presiden terpilih Donald Trump, yang mana dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Negeri Paman Sam ketika ini tak memadai.
“Pernyataan yang digunakan dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden juga Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi lalu jaminan yang digunakan diperlukan terhadap penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih tinggi dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali jikalau pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud tidaklah akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menangguhkan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok pada sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi bukan secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia bukan akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang digunakan diajukan pemilik aplikasi, yang dimaksud berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang dimaksud berlanjut.
Akibatnya, TikTok mungkin saja akan menghentikan layanannya hari Akhir Pekan ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan jikalau Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang dimaksud tidaklah akan dihukum lantaran melanggar larangan tersebut.
