Ibukota – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang digunakan diselenggarakan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang digunakan tambahan fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan keadaan pada lapangan agar bukan menghambat daya saing sektor nasional pada berada dalam persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku usaha dan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menyokong pertumbuhan sektor di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, kemudian rute produksi dari di negeri yang digunakan di sebuah hasil atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang terlibat di pembuatan item tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang juga jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar lebih besar kuat dan juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kriteria Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan sejumlah manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih besar banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan juga meningkatkan daya saing barang lokal. Pemanfaatan hasil di negeri tidak hanya sekali masalah kepentingan ekonomi, tapi juga persoalan merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata tentang bilangan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidak ada hanya sekali menggerakkan sektor untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi habitat bidang lokal agar bertambah kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
