JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah pernah mengumumkan bahwa beliau akan segera menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan pada sebuah postingan pada sistem Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat tidak ada akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh menghadapi situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa melakukan penandatanganan RUU kontroversial yang digunakan memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi di kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial di kepemilikan tanah, kesulitan lama pada sektor ekonomi paling progresif dalam Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah sudah pernah menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani epidermis putih -yang sebagian besar masih menguasainya- untuk rekan-rekan dermis hitam hingga tahun 2030. eksekutif Afrika Selatan mengungkapkan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga lapisan kulit hitam dipindahkan secara paksa dari tanah mereka di tempat bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tidaklah mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang serta butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus menyampaikan peringatan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar dalam Afrika Selatan serta salah satu partai pada pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan segera menempuh jalur hukum.
Pretoria berada pada bawah tekanan dari mitra Baratnya, teristimewa AS, pada beberapa tahun terakhir, sebagian lantaran hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara tumbuh yang digadang-gadang akan segera menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa menyatakan ia akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah lalu isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Negeri Paman Sam sebagai “mitra kebijakan pemerintah juga perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang tersebut berakar kuat di supremasi hukum, keadilan juga kesetaraan. otoritas Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
