Partisipan JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Aspek Kesehatan Berkualitas
JAKARTA – Rencana Kartu Indonesia Optimal ( KIS ) yang dimaksud dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Pemastian Sosial (BPJS) Kesejahteraan telah lama dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Aspek Kesehatan di dalam Kawasan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Kota Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang tersebut menghasilkan BPJS Bidang Kesehatan dapat berjalan dengan baik di tempat Indonesia dibandingkan dengan sistem kemampuan fisik pada Amerika Serikat (AS).
“Di di lokasi ini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya dengan segera ke rumah sakit. Di di sini masih ditahan pada puskesmas , baru kalau (sakit) yang digunakan berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang digunakan diresmikan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu sudah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk warga Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk melakukan konfirmasi distribusi Kartu Indonesia Seimbang dapat lebih tinggi merata sehingga seluruh warga bisa saja mendapatkan akses dalam bidang kondisi tubuh juga menjamin rakyat yang dimaksud sudah ada miliki Kartu Indonesia Seimbang mendapatkan pelayanan kebugaran yang sesuai standar serta berkualitas,” ujar Jokowi, diambil dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi menghadirkan pemerintah area bersinergi serta berperan bergerak di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keinginan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan juga pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan serius serta sanksi terhadap rumah sakit yang memungut biaya bagi rakyat pemegang KIS pada waktu ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang memungut bayar ini akan saya cek bisa jadi saya copot kepala rumah sakitnya, bisa saja dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang digunakan bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS di tempat Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Kota Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar tidaklah mempersulit rakyat yang digunakan ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang mana paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh juga jangan dipersulit. Saya cuma minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi wabah Covid-19 pelayanan KIS pun tetap saja maksimal untuk warga kurang mampu. Apalagi, pandemi pandemi Covid-19 sudah pernah merusak tatanan kebugaran tak hanya saja Indonesia, tetapi juga dunia. eksekutif kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kemampuan fisik tetap saja terjangkau masyarakat.
