JAKARTA – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan terdakwa suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya Effendi turut prihatin usai Hasto ditetapkan terperiksa oleh KPK.
Hasto dijerat sebagai dituduh tindakan hukum dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang tersebut ketika ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Effendi menyoroti telah seharusnya diadakan evaluasi di dalam tubuh PDIP, termasuk kemungkinan agar Ketum PDIP diperbarui.
“Ya harus diperbarui semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan hanya saja level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, sudah ada waktunya ada pembaharuan total,” ucapannya usai mengunjungi acara dalam Kementerian Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia menilai perkara yang menjerat Hasto sudah ada fatal. Apalagi parpol tidak milik perseorangan sebab diatur pada UU sehingga pertanggung jawaban parpol adalah terhadap publik.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu bukanlah milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan untuk publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.
Menurut Effendi, pergantian Ketum PDIP bukanlah sekadar regenerasi namun akibat harus mempertanggungjawabkan permasalahan ini. “Bukan tentang regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Ketum PDIP seharusnya mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban permasalahan hukum yang dimaksud menjerat kadernya. “Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan hambatan serius, permasalahan hukum. Bukan permasalahan sebatas etika yang tersebut digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.
