JAKARTA – Revisi Undang-undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai mendesak, akibat menghindari silang sengketa antara Kementerian BUMN lalu Badan Pengelola Pengembangan Usaha Daya Anagata Nusantara alias BP Danantara ihwal pengelolaan perseroan negara.
Saat ini portofolio perusahaan pelat merah ada dalam bawah Kementerian BUMN. Di sisi lain, peralihan portofolio perseroan ke BP Danantara mulai dikonsolidasikan, walaupun lembaga baru ini belum diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, agar tidak ada terjadi silang sengketa , pemerintah kemudian DPR RI segera mengubah UU BUMN.
“Kalau di tempat undang-undang BUMN yang mana lama kan pengelola BUMN-nya di dalam Kementerian BUMN lalu ownership atau kepemilikan BUMN-nya pada bawah Kementerian Keuangan,” ujar Toto terhadap MNC Portal, hari terakhir pekan (22/11/2024).
“Nah sekarang BP Danantara diberikan otonomi untuk menjalankan BUMN, berarti pasal di Undang-undang ini yang tersebut juga harus direvisi ya, supaya tiada ada nanti silang sengketa terkait dengan pengelolaan BUMN,” paparnya.
Pada tahap awal, BP Danantara akan datang menaungi tujuh BUMN, diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
Lalu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan juga PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Bahkan ditargetkan seluruh BUMN akan segera dialihkan ke BP Danantara secara bertahap.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengakui bila konsep penguatan aset kemudian bidang usaha perseroan yang mana diusul berbentuk superholding. Ide ini dituangkan pada Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN.
Dalam RUU BUMN, tiada ada nama Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara “Kita bicara road to (jalan menuju) superholding kan waktu itu,” ujar Erick pada waktu ditemui di dalam gedung Kementerian BUMN, Ibukota Pusat.
