JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan lalu pertanian sebagai isu umum yang digunakan strategis dan juga prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan masyarakat akibat pelibatan masif TNI bergerak serta cara-cara militer pada teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang tersebut diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima rakyat sipil, apalagi bagi dunia pangan lalu pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Mingguan (22/12/2014).
Dina mengawasi strategi ini perlu dipandang sebagai jalan berada dalam pada mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil lalu militer.
“Namun faktanya, hingga ketika ini kecenderungan sipil juga birokrasi kita masih tertatih di menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan pada hal penegasan sistem komando dan juga kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang dimaksud sudah dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara di area kawasan regional juga global.
Berdasarkan skor yang dikeluarkan Bank Planet pada 2023 pada mengukur kinerja lalu efektivitas pemerintahan di tempat dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada pada peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Ukuran Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang dimaksud serupa persis dengan 2014.
“Sistem pemilihan umum proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi serta inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer pada menjembatani kegentingan situasi di dalam proses peralihan akibat tingginya inefisiensi serta mengguritanya korupsi di tempat semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional serta melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang mana lebih banyak efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural telah lama terlatih dengan pola komando yang dimaksud terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang tersebut tambahan terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan juga keseriusan pada proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil dapat mengadopsi yang disebutkan di area masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil masih fundamen pada demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer berpartisipasi hanya saja mampu dilaksanakan pada rentang waktu, kondisi juga skala tertentu agar bukan menjadi bias, tumpang tindih dan juga kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Defense (Unhan) ini.
