JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) meneken Perjanjian Kerjasama (PKS) acara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Biaya Perumahan ( FLPP ) serta pembiayaan Tapera tahun 2025 dan juga Keseriusan Bersama Sukseskan 3 jt rumah .
Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman mengatakan, kerjasama ini saling menguntungkan bagi masing-masing pihak akibat pembiayaan rumah memiliki prospek yang digunakan cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional serta 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Ini merupakan bukti konkret Bank Jatim pada menggalang pemerintah untuk mensejahterakan publik Indonesia. Sehingga penduduk khususnya pada wilayah Jawa Timur yang berpenghasilan rendah dapat mempunyai rumah pribadi dengan menikmati infrastruktur pembiayaan Kepemilikan Rumah dari Bank Jatim,” ujarnya, Rabu (25/12/2024).
Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dijalankan melalui mekanisme perbankan dengan persyaratan dan juga ketentuan yang mana berlaku. Untuk menyalurkan Biaya Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tiada menikmati prasarana pembiayaan dari kegiatan pemerintah tersebut.
Busrul tentu berharap dengan adanya acara pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas kegiatan ekonomi rakyat kemudian Bank Jatim menjadi bank yang mana peduli terhadap keperluan masyarakat. “Dengan adanya inisiatif ini tentu hanya kedepannya dapat membantu publik miliki hunian dengan biaya terjangkau,” ucapnya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.
“Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan kemudian Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami komunikasikan bahwa di area awal Januari 2025 mendatang perbankan telah dapat melaksanakan akad KPR FLPP,” ujar Heru.
Untuk itu, pihaknya meminta-minta kesiapan dari para stakeholder perumahan, khususnya dari perbankan lalu pengembang untuk melakukan konfirmasi bahwa unit rumah sudah ada di keadaan ready stock. “Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri di rangka mempercepat realisasi FLPP untuk menggalang acara 3 jt rumah,” tegas Heru.
Menurutnya, penyaluran FLPP yang dimaksud masih menggunakan skema yang tersebut berlaku pada waktu ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75% lalu perbankan 25%. Namun, ia berharap ada tindaklanjut mengenai usulan pembaharuan komposisi menjadi 50% dari APBN dan juga 50% dari perbankan.
