JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains serta Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang digunakan dilantik hari ini di area Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai tindakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto telah tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden sudah pernah melakukan langkah yang digunakan tepat kemudian cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih lanjut berbagai lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya untuk publik, sehingga diperlukan jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih yang mana mampu menjabarkan apa yang diinginkan oleh Prabowo. Dia meninjau konsolidasi pemerintah pada melaksanakan perkembangan berorientasi rakyat pada waktu ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, ia membutuhkan menteri yang dimaksud kompatibel pada arus yang deras,” kata Syahganda yang tersebut juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang mana dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden untuk DPR serta masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah pernah melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, serta dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang melakukan demo besar-besaran mengkritisi pemerintah. Padahal, hal yang dimaksud sanggup dihindari.
Selanjutnya, Syahganda memohon agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo juga merancang komunikasi yang dimaksud baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi urusan politik pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang digunakan pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
