Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Hari Jumat 27 Desember 2024 Jam 21.30 Waktu Indonesia Barat di dalam SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Skor ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah ada ditandatangani lebih besar dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan mengambil bagian mengerek tarif barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani menyatakan barang-barang permintaan pokok tiada kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang tersebut dianggap premium masih masih berjalan.
Ditambah sekolah lalu kondisi tubuh juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen pada berada dalam lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi ketika ini juga berada dalam terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai sektor Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, apabila tak ingin daya beli rakyat kemudian perkembangan dunia usaha makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah telah dilakukan memperhitungkan dengan matang rencana dan juga dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, perkembangan perekonomian akan tetap saja terjaga dengan berbagai insentif yang mana disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu mengenai PPN 12 persen kemudian kemungkinan bisa jadi ditunda atau tidak, eksklusif dalam One On One Sindonews TV, hari terakhir pekan 27 Desember 2024, Saat 21.30 WIB.
