Kenaikan HPP patut diapresiasi di dalam pada waktu ongkos produksi padi mengalami kenaikan
Jakarta – Pengamat pertanian dari Asosiasi Sektor Bisnis Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan kenaikan biaya pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) lalu gabah kering giling (GKG) merupakan langkah untuk menjaga agar petani tetap saja mendapatkan insentif ekonomi yang dimaksud memadai.
Menurut Khudori, kenaikan HPP antara 8,3 persen hingga 10,8 persen juga sebagai wujud menjaga kegairahan petani di mengusahakan padi.
"Kenaikan HPP patut diapresiasi di dalam pada waktu ongkos produksi padi mengalami kenaikan," kata Khudori untuk ANTARA di tempat Jakarta, Selasa.
Khudori menyampaikan, kenaikan HPP gabah juga beras pengadaan Bulog tanpa disertai kenaikan nilai tukar eceran tertinggi (HET) beras (medium kemudian premium) dapat dianggap sebagai cara pemerintah untuk memberi prospek untuk di Bulog memaksimalkan pengadaan gabah/beras dari produksi domestik.
Produksi beras diperkirakan akan melimpah pada Maret-Mei 2025. Menurut Khudori, ini periode terbaik bagi Bulog menerima gabah atau beras.
Lebih lanjut, Khudori menyebut, kebijakan kenaikan HPP tak mampu dilepaskan dari tekad pemerintah untuk tiada lagi mengimpor beras tahun ini. Artinya, tidak ada akan ada penugasan impor beras untuk Bulog seperti dua tahun terakhir.
"Tahun 2023 impor beras Bulog mencapai 3,06 jt ton lalu tahun 2024 mencapai sekitar 3,5 jt ton. Karena tak ada impor, Bulog harus memaksimalkan penyerapan produksi domestik," ujar Khudori.
Khudori berpendapat, ketika penyerapan gabah atau beras Bulog dinilai memadai, pada ketika itu pemerintah kemungkinan akan memberlakukan HET beras yang dimaksud baru.
Ia menjelaskan, gabah merupakan input dari item beras. Di ketika tarif input atau substansi baku naik, maka tarif output yakni beras dipastikan akan naik.
"Bagi penggilingan padi, teristimewa penggilingan padi skala kecil, musim panen raya adalah waktunya bekerja. Kans besar dia untuk mampu mendapatkan gabah ya di area musim panen raya ini," ucapnya.
Namun demikian, Khudori menyebut, apabila HET beras tidaklah dinaikkan, maka ada dua kemungkinan yang akan diambil oleh penggilingan, yakni mengirimkan beras sesuai HET tapi mengorbankan kualitas dan juga memasarkan beras sesuai kualitas tapi dengan nilai tukar di tempat berhadapan dengan HET.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), meningkatkan HPP dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram untuk GKP di dalam tingkat petani.
Sedangkan GKP di dalam penggilingan naik dari Rp6.100 per kilogram menjadi Rp6.700 per kilogram.
Untuk pembelian beras pada gudang BULOG naik dari Rp11 ribu per kilogram menjadi Rp12 ribu per kilogram dengan kualitas derajat sosoh 100 persen, lalu maksimal kadar air, butir patah kemudian menir masing-masing sebesar 14 persen, 25 persen dan juga 2 persen.
