JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Ketenteraman (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang disebutkan untuk menjalankan kegiatan yang digunakan sudah pernah dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan pada waktu Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan sama-sama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir pada rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan juga Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Individu dan juga Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, lalu Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang semakin berat tanpa dukungan anggaran yang mana memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Mulai Pekan (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, pada waktu ini dalam Kemenko Polkam tidaklah ada ruang command center yang mana terkoneksi dengan kementerian dan juga lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam pada menjaga stabilitas urusan politik serta keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di area pada koordinasi, sinergi, lalu eksekusi dalam lapangan.
“Selain itu belum ada jaringan big data yang sanggup menangani pengaduan publik (dumas) yang tersebut jumlahnya dalam Kemenko Polkam sangat berbagai mencapai puluhan ribu. Sehingga sejumlah laporan yang mana tidak ada tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi warga terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini diadakan menyusul pembaharuan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang mana menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Sektor Politik lalu Security (Kemenko Polkam) meminta-minta tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
