SOLO – Nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kerap dibawa-bawa pada tindakan hukum pagar laut pada perairan Tangerang. Banyak pihak menyatakan pagar laut terpasang di area era kepemimpinan Jokowi.
Menurut Jokowi, yang dimaksud penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dilalui betul atau tidak ada untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB di tempat kementerian.
“Proses dilalui dengan baik atau tidak. Tak hanya saja di tempat Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, yang tersebut paling penting cek,” ujar Jokowi dalam Solo, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui kerap mendapat pertanyaan mengenai siapa sosok pemilik pagar laut sepanjang lebih banyak dari 30 km di dalam perairan Tangerang. Kepolisian ketika ini masih melakukan penyidikan melawan keberadaan pagar laut tersebut.
Pihaknya telah dilakukan mengantongi sosok yang tersebut mendalangi pagar laut. Hanya, beliau tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.
“Ya, memang benar tuntutan dari rakyat inginnya hari ini diusut, disegel, besok juga secara langsung ketahuan, tapi bukan mudah juga sebab kami mendapat beberapa petunjuk,” kata Trenggono di rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang dimaksud bersangkutan betul melakukan itu dan juga seterusnya,” sambungnya.
Menurut dia, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP mempunyai keterbatasan di pengawasan ruang laut.
Baca Juga: SCOPE: Pagar Bambu di dalam Perairan Tangerang yang dimaksud Bikin Gaduh
