Ibukota Indonesia – Presiden Republik Nusantara memiliki peran yang tersebut sangat penting sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Berdasarkan UUD 1945 dan juga peraturan perundang-undangan lainnya, tugas lalu wewenang Presiden diatur secara rinci guna menjamin kelangsungan pemerintahan yang digunakan efektif.
Presiden sebagai kepala negara miliki tugas lalu wewenang yang digunakan diatur pada UUD 1945, sebagaimana tertuang di Pasal 4 ayat (1). Pasal yang disebutkan menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesi memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
Sebagai kepala negara, Presiden mewakili Nusantara pada kancah internasional, salah satunya menjalin perjanjian, hubungan diplomatik, lalu menetapkan kebijakan luar negeri.
Lantas, apa hanya tugas lalu wewenang Presiden RI menurut UUD 1945 secara rinci? Berikut penjelasannya.
Tugas juga wewenang Presiden RI
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden RI berperan penting pada kelangsungan negara, dengan menjalankan dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara lalu kepala pemerintahan, yang keduanya diatur di UUD 1945.
Presiden memiliki peran simbolis serta populis dengan hak kebijakan pemerintah yang dimaksud diatur oleh konstitusi.
Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh untuk menjalankan tugas pemerintahan, dibantu oleh Wakil Presiden dan juga para Menteri pada kabinet.
Tidak belaka itu, Presiden juga memiliki tugas di bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan grasi, abolisi, amnesti, kemudian rehabilitasi terhadap individu-individu tertentu sesuai dengan prosedur yang dimaksud ditetapkan oleh hukum.
Tindakan kemudian wewenang Presiden diatur pada Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif negara.
Ia bertanggung jawab berhadapan dengan pemerintahan, mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat serta memberhentikan menteri, juga berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Tugas serta wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan
1. Kekuasaan pemerintahan
Presiden memiliki kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, khususnya pada Pasal 4 ayat 1.
2. Penetapan peraturan pemerintah
Presiden berwenang untuk menetapkan Peraturan eksekutif pada rangka melaksanakan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 5 ayat 2.
3. Pengangkatan dan juga pemberhentian Menteri
Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden dapat mengangkat juga memberhentikan menteri-menteri, sebagaimana diatur di Pasal 17 ayat 2.
4. Pengesahan rancangan UU
Presiden bertugas untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang tersebut sudah disepakati dengan berubah menjadi undang-undang, sesuai dengan Pasal 20 ayat
5. Pengajuan rancangan APBN
Rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersatu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 23 ayat 2).
6. Pemilihan anggota BPK
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD, juga diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1).
7. Usulan calon Hakim Agung
Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) untuk DPR untuk mendapatkan persetujuan juga kemudian ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24A ayat 3).
8. Pengangkatan anggota KY
Anggota Komisi Yudisial (KY) diangkat kemudian diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3).
9. Penetapan anggota MK
Mahkamah Konstitusi (MK) miliki sembilan warga hakim konstitusi yang dimaksud ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing tiga khalayak diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, serta Presiden (Pasal 24C ayat 3).
Tugas lalu wewenang Presiden sebagai Kepala Negara
1. Kekuasaan Tertinggi Militer
Presiden memegang kekuasaan tertinggi melawan Angkatan Darat, Angkatan Laut, lalu Angkatan Udara, berdasarkan Pasal 10.
2. Pernyataan peperangan kemudian perjanjian
Presiden berwenang untuk menyatakan perang, menciptakan perdamaian, kemudian mengadakan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 11 ayat 1).
3. Pernyataan keadaan bahaya
Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, sesuai dengan Pasal 12.
4. Pengangkatan Duta kemudian Konsul
Dalam pengangkatan duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 lalu 2).
5. Penerimaan Duta Negara
Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 13 ayat 3).
6. Pemberian Grasi kemudian Rehabilitasi
Presiden miliki kewenangan untuk memberikan grasi serta rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 14 ayat 1).
7. Pemberian Amnesti juga Abolisi
Pemberian amnesti lalu abolisi direalisasikan oleh Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 14 ayat 2).
8. Pemberian penghargaan lalu tanda jasa
Presiden berhak memberikan gelar, tanda jasa, juga tanda kehormatan lainnya yang digunakan diatur oleh Undang-Undang (Pasal 15).
Artikel ini disadur dari Tugas dan wewenang Presiden RI menurut UUD 1945
