Ibukota – Rusdi Kirana merupakan sosok dibalik maskapai Lion Air yang digunakan terkenal memiliki biaya terjangkau. Kebijakan tiket terjangkau itu sejalan dengan slogan yaitu "We Make People Fly".
Bisnis maskapai penerbangan itu dimulai oleh Rusdi dengan modal US$10 jt pada Oktober 1999. Ia menggagas "revolusi" di bola penerbangan dengan konsep biaya hemat (low cost carrier).
Awalnya kebijakan itu menuai berbagai tentangan dari beraneka pihak, khususnya sesama perusahaan penerbangan. Bahkan Rusdi mengaku pernah dihujat lalu dihujani pertanyaan tentang modal asing hingga rasa nasionalisme selama tujuh jam di Komisi IV DPR-RI.
Lion Air dituding memiliki hubungan dengan perusahaan penerbangan Singapura, padahal kenyataannya nama Lion diambil dari zodiak dirinya sendiri yang tersebut manusia Leo.
Saat itu juga, ia sempat dituduh bukan nasionalis oleh sebab itu kebijakan yang dimaksud menciptakan tiket murah. Namun, Rusdi membantahnya.
Berkat gebrakannya yang tersebut berbagai menuai kontroversi ini, Lion Air memiliki 24 pesawat yang tersebut terdiri dari 19 MD80 lalu lima pesawat DHC-8-301 hanya sekali di tempo enam tahun.
Dari sisi jumlah keseluruhan penumpang, Lion meraih 600.000 pendatang lebih besar per bulan atau menguasai 40 persen dari seluruh segmen pasar.
Pada 2004 Lion Air menempati tempat kedua, setelahnya Garuda Nusantara di jumlah keseluruhan penumpang yang dimaksud diterbangkan.
Prestasi ini ternyata belum mampu memproduksi pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 itu merasa puas. Ia terus mengembangkan sayap-sayap industri Lion Air dan juga berniat menjadi market leader pada penerbangan domestik.
Maka ia pun terus mempersiapkan mulai infrastruktur, rute penerbangan, hingga penambahan jumlah agregat pesawat.
Lion Air Group yang dimaksud dipimpinnya berubah jadi sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan yaitu Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air, hingga Super Air Jet.
Untuk infrastruktur, Rusdi bekerja sejenis dengan pihak TNI AU serta PT Dirgantara Indonesia, menyewa hanggar di dalam Lapangan Lingkungan Husein Sastranegara, Bandung untuk dijadikan Lion maintenance facility (LMF). Ia juga membeli simulator pesawat bekas dari Skandinavia Air untuk melatih para pilotnya.
Selain itu, Lion Air juga melakukan kerja serupa dengan TNI AU untuk berubah menjadi pengelola Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dengan demikian, kemungkinan besar base dari pesawat-pesawat Lion Air akan beralih ke Bandara Halim Perdanakusumah.
Untuk rute penerbangan domestik, pada waktu ini Lion Air telah dilakukan mendarat di 36 kota besar di Indonesia. Dalam jalur internasional, Lion Air juga melayani penerbangan ke Singapura, Penang, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, lalu Seoul. Mereka juga akan mengembangkan jalur ke Asia Tengah juga Asia Timur, seperti ke Hong Kong dan juga Tiongkok.
Karier politik
Selain pada planet penerbangan, Rusdi juga melebarkan kariernya ke ranah urusan politik pada tahun 2013.
Ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai pada 12 Januari 2014.
Kemudian, pada periode 2015 hingga 2017, Rusdi dipercaya untuk menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden di dalam periode awal pemerintahan Jokowi 2014-2019.
Setelah itu, Ia sempat didaulat sebagai Duta Besar (Dubes) Luar Biasa lalu Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Negara Indonesia untuk negara Malaysia.
Rusdi Kirana ditunjuk oleh presiden Jokowi pada tanggal 18 Mei 2017.
Kala itu, Rusdi berjanji akan memprioritasnya penanganan Tenaga Kerja Indonesi (TKI), baik yang legal maupun ilegal, khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang jumlahnya sangat berbagai pada negara tersebut.
Pada 9 Juli 2020 silam, Rusdi Kirana resmi mengakhiri tugasnya sebagai Dubes Indonesia untuk Malaysia.
Bersama sang istri, Rusdi pun pamit ke Raja Negara Malaysia untuk pulang ke Indonesia.
Saat ini, Rusdi Kirana kembali ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mendampingi Ketua Umum Muhaimin Iskandar.
Artikel ini disadur dari Profil Rusdi Kirana sang pemilik Lion Air yang juga politikus PKB
