JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan otoritas (PP) terkait harga jual minimal gabah kering Rp6.500/kg mendapat apresiasi banyak kalangan. Gerbang Tani menilai langkah yang disebutkan sebagai bentuk keberpihakan Prabowo terhadap para petani kemudian harus dikawal bersama.
“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mana mematok tarif gabah kering petani pada nomor Rp6.500/kg. Jika kebijakan ini terealisasi akan segera sangat menguntungkan para petani sebab selama ini harga jual gabah kering seringkali di tempat bawah biaya produksi sehingga petani kerap merugi,” ujar Ketua Umum Gerbang Tani Idham Arsyad, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Untuk diketahui, pernyataan Presiden Prabowo tentang patokan nilai tukar gabah kering disampaikan pada waktu sidak ke Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Hari Senin (3/2/2025). Kepala Negara mengadakan telekonferensi sama-sama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, kemudian Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi kemudian Beras (Perpadi).
Ketua Umum Gerbang Tani Idham Arsyad. Foto/Istimewa
Idham mengungkapkan tarif gabah kerap anjlok pada waktu musim panen raya. Adanya pasokan berlebih, keterbatasan gudang penyimpanan, hingga ketergantungan petani untuk tengkulak menjadi beberapa faktor pemicu. “Situasi ini diperparah dengan tidaklah konsistennya kebijakan pemerintah seperti masih melanjutkan impor beras atau kurang sigapnya intervensi bursa untuk menstabilkan harga jual gabah,” katanya.
Posisi lemah petani, kata Idham, mengancam regenarasi profesi ini. Banyak anak muda yang ketika ini engan terjun ke dunia pertanian. Situasi ini di jangka panjang akan mengancam kedaulatan pangan yang dimaksud menjadi cita-cita Presiden Prabowo.
“Ini ironis, sebagai negara agraris Indonesia terancam tiada mendapatkan pasokan tenaga kerja akibat anak muda engan jadi petani oleh sebab itu terus merugi,” paparnya.
Idham wanti-wanti agar kebijakan Prabowo menetapkan patokan harga jual gabah kering ini dikawal bersama. Dia menuturkan, jangan sampai kebijakan ini diabaikan oleh perusahaan penyedia beras yang mana ingin mengeruk keuntungan berlebih. Selain itu, petani harus menjamin jikalau kualitas gabah dia terjaga teristimewa terkait komposisi air.
“Kualitas kadar air maksimal 25% kemudian kadar hampa maksimal 10%. Apabila kualitas gabah bukan memenuhi standar tersebut, maka akan diadakan penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan yang digunakan ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah akan jadi celah bagi pemerintah untuk memainkan nilai yang digunakan ujungnya kembali merugikan petani sendiri,” pungkasnya.
