pemilihan kepala daerah 2024, Anggota DPR Widya Pratiwi Harap Polri Netral serta Jaga Marwah Institusi
JAKARTA – pemilihan kepala daerah Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Jelang pemungutan suara, dinamika urusan politik di dalam area menjadi perhatian serius, khususnya mengenai integritas Polri .
Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi mengatakan, Polri harus mampu menjaga jalannya pemilihan kepala daerah berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis.
”Polri harus mampu menjamin dan juga menegaskan berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan dituduh yang dimaksud terjadi pada tingkat daerah, khususnya Maluku pada masa tahapan pilkada adalah tindakan yang murni merupakan law enforcement dan juga bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis,” kata Widya ketika Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dan juga jajaran Kapolda se-Indonesia di tempat Gedung DPR Senayan, Jakarta, Mulai Pekan (11/11/2024).
Menurut legislator Dapil Maluku itu, di praktiknya banyak ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Menekan salah satu paslon juga memfasilitasi paslon lain.
“Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga menyebabkan konflik of interest juga berdampak pada kepercayaan masyrakat untuk institusi Polri,” jelasnya.
Politikus PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu menimbulkan borderline terhadap seluruh jajarannya di tempat tingkat daerah. Hal itu agar Polri masih berpegang pada netralitas juga profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang digunakan fair.
“Ini harus dipertegas pada di forum ini. Sehingga menjadi warning untuk oknum Polri di area tingkat wilayah agar tiada menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan kebijakan pemerintah pribadi serta mengorbankan keberhasilan institusi,” ungkapnya.
Widya yakin netralitas juga profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang tersebut tak mungkin saja dapat ditukar dengan tawaran kebijakan pemerintah ataupun kepentingan subjektif. “Saya manusia mantan Bhayangkari yang sudah ada bertahun-tahun berada di dalam lingkungan Polri di mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka sudah ada menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga keberhasilan institusi Polri,” imbuhnya.
