JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan lalu Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum terkait pagar laut misterius di area Tangerang kemudian Bekasi.
“Tadi arahan Bapak Presiden, satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus tahu benar koridor hukumnya. Apabila tiada ada, itu harus menjadi milik negara. Nah, kasusnya seperti itu,” ujar Trenggono usai bertemu Prabowo di dalam Istana Negara, Jakarta, Mulai Pekan (20/1/2025).
“Jadi intinya arahan beliau (Presiden Prabowo) agar diusut secara tuntas siapa kemudian seterusnya,” tambahnya.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut (AL) lalu pihak terkait untuk melakukan pembongkaran.
“Karena kemarin juga ada pembongkaran yang digunakan dilaksanakan TNI AL, maka tadi kita sudah ada koordinasi juga dengan KSAL. Tadi sudah ada rapat dengan KSAL serta jajarannya. Tentu setelahnya kami dipanggil oleh Pak Presiden, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,” ungkapnya.
“Dan kita telah mengambil keputusan nanti Rabu (22/1/2025) kita akan berkumpul. Jadi tidaklah hanya sekali TNI AL, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan terus Baharkam,” ucapnya.
Dia juga mendapat informasi bahwa pembuatan pagar laut dijalankan Persatuan Nelayan Pantura. Namun, tidak ada ada perwakilan dari kelompok yang disebutkan yang tersebut hadir di undangan klarifikasi KKP.
“Tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau merek datang, kita akan usut. Jadi lebih besar mudah. Intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tak itu menjadi haknya negara,” kata Trenggono.
