Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Wadah Kebangsaan: TNI AL berhadapan dengan Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Diskusi Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tidak ada buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tidaklah berdasar juga mencederai semangat pengabdian TNI AL yang tersebut selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut lalu warga nelayan.
“Tindakan TNI AL sama-sama publik nelayan diadakan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto juga sesuai dengan tugas pokok juga fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso untuk wartawan, Hari Minggu (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak publik nelayan. “Mereka (TNI AL) cuma menjalankan tugas negara, tidak bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara di dalam laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian juga penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan berpartisipasi di patroli keamanan laut guna menghindari berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, serta terorisme.
“Pembongkaran pagar laut pada Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL pada melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang dimaksud diadakan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden lalu menjadi wujud pengamalan tugas dia untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony menyalahkan keras Menteri Trenggono yang dianggap tidak ada memahami tugas lalu fungsi TNI AL dan juga menciptakan pernyataan yang mana menyebabkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana kemudian memahami tempat dan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini semata-mata akan memicu polemik juga melemah sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan juga Perikanan yang digunakan dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial serta menghasilkan gaduh.
