JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Tenaga dan juga Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada konferensi pada Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.
“Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami berhadapan dengan arahan Bapak Presiden adalah melakukan konfirmasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di area tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang dimaksud menjadi keinginan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.
Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih lanjut tepat sasaran dan juga tidaklah lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya dikarenakan skema yang ada pada waktu ini telah berlangsung selama lebih besar dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh publik yang tersebut berhak.
“Diharapkan warga mendapatkan biaya dengan yang dimaksud semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada dalam tingkat sampai tingkat publik itu, dibeli sampai nilai Rp25.000 per tabung. Tidak cuma itu, ada juga yang tersebut mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dijalankan agar tiada terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran dalam tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah terjadi mengubah sistem distribusi LPG di tempat tingkat pengecer dengan meninggal status mereka menjadi sub pangkalan yang mana lebih lanjut mudah diawasi.
“Nah, dengan merek menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh prasarana yang mirip dengan dalam pangkalan. Supaya harganya mampu kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.
Terkait kritik yang tersebut mengumumkan sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil meyakinkan pemerintah terus melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha. Bahlil juga melakukan konfirmasi tidak ada ada biaya yang digunakan dikeluarkan oleh sub pangkalan.
“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita mengawasi perkembangan beberapa waktu ke depan, telah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami terhadap rakyat agar uang negara yang tersebut disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
