JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan bergabung mendirikan 3 jt rumah , inisiatif unggulan milik Presiden Prabowo Subianto lalu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang tersebut menerima penugasan untuk terlibat di proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, kemudian Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan komponen baku semen melalui metode pengadaan serta distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan rakyat mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk mendirikan model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar perekonomian sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun perkembangan 3 jt rumah diyakini bukan membebani usaha kemudian keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas kegiatan pemerintah ini kan kemudian dihadiri oleh dengan adanya PMN. Saya tidak ada mengamati bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang tersebut kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter untuk MNC Portal, Hari Senin (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah telah dilakukan menyiapkan pendanaan khusus juga dialokasikan untuk proyek di dalam sektor perumahan. Sehingga, tidak menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, beberapa jumlah BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang bukan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, khususnya pada BUMN karya.
