JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi menghadapi pernyataan Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang tersebut akurat.
Direktur Studi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang digunakan merekam pendapat rakyat terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia miliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru mengantisipasi waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik rakyat kemudian Trust Indonesia melawan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan semata waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut masalah data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis peserta didik ini justru memohon Luhut bukan bersikap reaksioner melawan kritik yang dimaksud dilontarkan sejumlah pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang mana berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang tepat serta baik bagi publik.
“Kami justru meninjau Pak Luhut yang seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang mana disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi serta bermanfaat bagi kebijakan rakyat yang dimaksud tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan kemudian ketidaksetujuan para pakar terhadap beberapa orang isu-isu nasional. Isu yang disebutkan seperti 75,5 persen para pakar tak setuju dengan Revisi UU TNI yang mana menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai acara Makan Bergizi Gratis (MBG) tiada tepat sasaran, dan juga 80,7 persen para pakar menyampaikan alokasi anggaran hasil efisiensi tidaklah tepat sasaran.
“Ketidakpuasan masyarakat yang disebutkan juga ditunjukkan pada kegiatan unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, juga Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan kemudian keraguan responden yang digunakan tinggi menunjukkan bahwa program-program yang disebutkan ke depan harus mendapat evaluasi serta pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
