JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang dimaksud signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan mampu sampai pada pelayanan terhadap publik bisa saja justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini mampu terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak dalam eksekutif Daerah, juga bisa jadi menyebabkan pelayanan masyarakat yang tersebut terganggu,” kata Bhima pada waktu dihubungi SINDOnews, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah keseluruhan tenaga honorer pada Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling banyak berada di dalam Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat 21 ribu orang, serta Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran bukan cuma berlaku untuk pemerintahan Pusat, tapi juga pemerintahan Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer juga PPPK pada eksekutif juga punya prospek besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti pada wilayah bisa jadi terjadi pelayanan masyarakat yang dimaksud juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan sudah ada dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang tersebut diadakan oleh pemerintahan sendiri bertujuan untuk mendanai kegiatan makan bergizi gratis (MBG) yang dimaksud memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang mana terbatas disamping inisiatif yang digunakan membutuhkan anggaran besar menyebabkan langkah efisiensi dijalankan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini dapat mengganggu tercapainya acara serta juga mampu menciptakan pertumbuhan kegiatan ekonomi 2025, diperkirakan hanya saja 4,7%. Karena efisiensinya ini hanya saja untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata bukan sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.
