JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala area dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan untuk semua kepala wilayah terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang dimaksud diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di tempat Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menyebabkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini disertai dan juga memang sebenarnya tak ada pelanggaran hukum untuk menolak bergabung retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya acara yang dimaksud tidak ada mengikat kepala area yang mana berada di area bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, serta sanggup sekadar ke depan instruksi mirip bisa jadi diarahkan ke DPR,” kata Dedi di keterangannya yang dikutipkan Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di area Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jikalau itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan kemudian legitimasi PDIP.
Ketiga, ia melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang mana pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, bisa saja cuma bergabung menggerakkan massa menyokong adanya perubahan, lalu jikalau itu terjadi sikap pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan menurunkan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, lalu tidaklah sewenang mengambil kegiatan populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala wilayah kemudian delegasi kepala wilayah yang dimaksud berasal dari PDIP. Megawati memohon kadernya untuk tak terlibat di kegiatan retreat yang dimaksud diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala area kemudian duta kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di area Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang dimaksud telah pada perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala tempat lalu delegasi kepala tempat PDI Perjuangan, satu kepala tempat kemudian delegasi kepala tempat untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang tersebut ditandatangani Megawati tersebut.
