JAKARTA – Kementerian Pertambangan (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk memperkuat keberlanjutan bidang otomotif di tempat berada dalam tantangan berat yang tersebut diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang dimaksud meningkatkan harga jual kendaraan bermotor juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan lingkungan ekonomi sebesar 13,9%, menyisakan total transaksi jual beli sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih banyak rendah dibandingkan tren bursa yang mana selama satu dekade terakhir stagnan di dalam kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), lalu bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang mana meningkatkan biaya kendaraan.
Selain itu, jumlah total kelas menengah yang tersebut menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah keseluruhan kelas menengah di area Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun nomor ini merosot menjadi cuma 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut mengurangi kekuatan daya beli masyarakat, yang dimaksud berdampak dengan segera pada pelanggan kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, juga Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, bidang otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, dan juga BBNKB yang tersebut menyebabkan harga jual kendaraan semakin mahal pada bursa domestik,” jelas Setia Darta di keterangannya pada Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Membantu Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin telah lama mengajukan beberapa usulan insentif, dalam antaranya:
– PPnBM Ditanggung otoritas (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, dan juga mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB kemudian BBNKB sebagai penundaan atau keringanan, yang digunakan diharapkan dapat menekan kenaikan harga jual kendaraan pada pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi telah lama menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB kemudian BBNKB untuk membantu sektor otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan lapangan usaha otomotif nasional lalu menjaga daya saingnya di area lingkungan ekonomi domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan pangsa otomotif Indonesia dengan estimasi pemasaran yang dimaksud kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan lingkungan ekonomi berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang dimaksud sudah berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian serius oleh sebab itu kontribusi sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang tambahan dari 10% terhadap Pendapatan Domestik Bruto sektor manufaktur serta menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di dalam seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang mana Telah Diberikan: Efektivitas dan juga Tantangan
Hingga kini, pemerintah sudah pernah merilis diskon pajak transaksi jual beli melawan barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot perdagangan mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan nilai tukar pada kendaraan tertentu, pangsa secara keseluruhan masih lesu akibat daya beli publik yang digunakan menurun.
