JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya menghormati segala proses hukum usai beliau ditetapkan sebagai terperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam video yang mana diterima, Hasto bercerita ketika beliau mengkritisi kondisi demokrasi di tempat Indonesia.
“Setelah penetapan saya sebagai terperiksa oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati tindakan dari KPK. Kami adalah warga negara yang dimaksud taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang digunakan menjunjung tinggi supremasi hukum,” ucap Hasto, Kamis (26/12/2024).
“Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana ucapan rakyat tidaklah bisa saja dikebiri, bagaimana negara hukum tak mampu dimatikan, juga bagaimana mata kekuasaan yang mana otoriter, yang dimaksud menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah ada memahami berbagai risiko-risiko yang dimaksud akan saya hadapi,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto menceritakan sebagai murid Soekarno (Bung Karno) beliau mengikuti apa yang tertoreh di buku Cindy Adams. Prinsip yang dimaksud dipegang Bung Karno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah non-cooperation.
“Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat sanggup berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan juga bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” ucapnya.
Hasto juga mengungkit ketika para kader PNI yang mana pada waktu itu akan menghadapi hukuman gantung di dalam Ciamis, semata-mata gara-gara memekikkan salam merdeka pada masa penjajahan Belanda. Namun para kader ini menjalani hukumannya dengan mulut tersenyum juga kepala tegak.
“Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang dimaksud kita perjuangkan, risiko apa pun, siap kita hadapi dengan kepala tegak juga mulut tersenyum,” ucapnya.
