JAKARTA – Informasi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di dalam Indonesia pada kuartal II tahun 2024 lalu berkontribusi sebesar 54.53% terhadap Pendapatan Domestik Bruto nasional. Dari total persentase yang digunakan relatif besar ini, 22.69% dalam antaranya dialokasikan untuk konsumsi makanan serta minuman selain restoran.
Mengetahui hal tersebut, inisiatif makan bergizi gratis yang dimaksud berada dalam sibuk diperbincangkan menjadi lebih lanjut masuk akal untuk direalisasikan. Oleh karenanya, Aruna kian berikrar untuk membantu terwujudnya acara yang disebutkan dengan melakukan kolaborasi dengan mitra yang memiliki fokus serupa.
Kendati konsumsi makanan serta minuman selain restoran mendominasi pengeluaran rumah tangga, pemenuhan gizi, khususnya protein, masih menunjukkan ketimpangan yang mana cukup signifikan dalam antara kelompok warga berpenghasilan tinggi serta rendah. Peraturan Menteri Aspek Kesehatan No. 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian yang mana dinilai ideal adalah 2,100 kkal untuk energi juga 57 gram untuk protein per kapita per hari.
Di sisi lain, Survei Sosial Kondisi Keuangan Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi rakyat Indonesia masih berada sedikit di tempat bawah AKG, yakni 2,087.64 kkal per kapita per hari. Untuk konsumsi protein, Indonesia sejatinya sudah ada melampaui bilangan bulat yang disarankan, yakni 62.33 gram per kapita per hari. Hanya saja, capaian ini belum merata.
Dilihat dari kelas sosialnya, kelompok penduduk 20% terbawah hanya saja mengonsumsi 1,663.05 kkal per hari, tertinggal sangat jauh oleh kelompok penduduk 20% teratas yang dimaksud mencapai 2,504.91 kkal. Sama halnya dengan protein – kelompok terbawah belaka mengonsumsi 45.76 gram per hari. Sementara kelompok teratas mencapai 81.22 gram, hampir dua kali lipat lebih banyak tinggi daripada kelompok terbawah.
Hal ini juga paralel terjadi pada bilangan konsumsi ikan, udang, cumi, kerang, kemudian daging. Karena sumber proteinnya berkualitas tinggi, protein hewani dinilai mempunyai nilai yang digunakan lebih besar tinggi, sehingga pembelian semata-mata dapat diadakan oleh kelompok penduduk yang tersebut berada.
Dengan demikian, Aruna menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan ini bukanlah hanya sekali tentang ketersediaan produk, tetapi juga daya beli yang dimaksud lemah.
Co-Founder juga Chief Operating Officer Aruna, Indraka Fadhlillah mengatakan, “Anggaran untuk inisiatif ini mencapai Rp450 triliun lalu ditujukan untuk menjangkau 81 jt orang. Jumlahnya fantastis, ya, melebihi jumlah keseluruhan penduduk Singapura. Dengan skala sebesar ini, semua kebijakan harus berdasarkan riset serta data yang dimaksud sanggup dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami sudah ada mulai melakukan penyelarasan melalui advokasi dengan berbagai pihak.”
Sebagai contoh, pada awal Desember 2024 lalu, Aruna menginisiasi PKS dengan Kementerian Kelautan lalu Perikanan (KKP) yang digunakan secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kekuatan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Indraka hadir untuk mewakili Aruna di penandatanganan PKS tersebut, sedangkan KKP diwakili oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.
