Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menambah jumlah total komisi dari 11 menjadi 13 komisi. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan alat kelengkapan majelis (AKD) dan juga pembagian komisi akan finalisasi hari ini Jumat, 11 Oktober 2024.
Susunan pasti AKD lalu komisi beserta mitranya akan segera disampaikan pada Senin, 14 Oktober 2024. “Terkait AKD serta komisi, nanti tanggal 14 kami akan umumkan. Sekarang lagi tahap finalisasi, besok telah selesai,” kata Dasco ke kompleks parlemen Senayan, Ibukota Indonesia Pusat pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Berdasarkan dokumen yang dimaksud diterima Tempo, ada 13 komisi di dalam DPR yang dimaksud akan bermitra dengan beberapa kementerian/badan/lembaga. Dokumen yang disebutkan berjudul ‘Gambaran Nomenklatur Mitra AKD.’
Berikut daftar sementara 13 komisi beserta mitranya:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri dan juga Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi juga Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, lalu TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber serta Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keselamatan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesi (KPI)
12. Komisi Pengetahuan Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF).
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertahanan, juga Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria juga Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANRI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
Komisi III
Penegakan Hukum
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Pusat
7. Pelaporan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN).
Komisi IV
Pertanian, Kehutanan juga Kelautan
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan kemudian Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia.
Komisi V
Infrastruktur kemudian Perhubungan
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi serta Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian lalu Pertolongan (Basarnas).
Komisi VI
Perdagangan, Kawasan Perdagangan lalu Pengawasan Persaingan Usaha
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Pengguna Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas juga Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan juga Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
Komisi VII
Perindustrian, UMKM, Kondisi Keuangan Kreatif, Wisata kemudian Sarana Publikasi
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Kondisi Keuangan Kreatif/Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
Komisi VIII
Agama, Sosial, lalu Perempuan lalu Anak
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Tanah Air (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Tanah Air (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Komisi IX
Kesehatan, Ketenagakerjaan, serta Pemastian Sosial
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
5. Badan Pengawas Penyelesaian dan juga Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Keamanan Sosial Aspek Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Keamanan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional.
Komisi X
Pendidikan, Olahraga, lalu Riset
1. Kementerian Pendidikan, Penelitian serta Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda juga Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Penelitian dan juga Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS).
Komisi XI
Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Industri Jasa Keuangan
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Sektor Keuangan dan juga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang kemudian Jasa eksekutif (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pendanaan Ekspor Nusantara (LPEI)
10. BUMN (PMN, Privatisasi).
Komisi XII
Energi & Informan Daya Mineral, Lingkungan Hidup lalu Investasi
1. Kementerian Tenaga kemudian Narasumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/Badan Kerjasama Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan juga Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak lalu Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Data Geospasial (BIG).
Komisi XIII
Hukum dan juga HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi juga Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP).
Badan Anggaran
1. Kementerian Koordinator Sektor Politik Hukum serta Keamanan
2. Kementerian Koordinator Sektor Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Lingkup Pembangunan Individu kemudian Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Area Kemaritiman kemudian Penanaman Modal (terkaitPembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Lingkup Kemasyarakatan.
Dari daftar tersebut, tampak ada 46 kementerian yang dimaksud akan bermitra dengan DPR. Sufmi Dasco yang tersebut juga Ketua Harian Partai Gerindra itu tak membantah maupun mengiyakan secara gamblang jumlah total 46 kementerian tersebut.
Dasco menyatakan total final kementerian masih dihitung. “Tetapi waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang sebenarnya ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya,” kata Dasco di dalam kompleks parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Artikel ini disadur dari Daftar Bocoran 13 Komisi DPR Beredar, Sejumlah Kementerian Dipecah
