JAKARTA – pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan pada acara Apresiasi Kemampuan eksekutif Daerah 2024 untuk kategori pelayanan umum dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang disebutkan diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di acara Apresiasi Performa eksekutif Daerah tahun 2024 di tempat Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pelaksana melakukan penilaian dan juga penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu diadakan pasca menyeberangi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri kemudian Bappenas, dan juga survei kepuasan warga ke beberapa daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.
Penghargaan yang dimaksud diberikan oleh sebab itu Provinsi Jawa Tengah mempunyai kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk keperluan pelayanan publik. Sebab, pada postur Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih besar tinggi dibandingkan dana pemindahan yang mana bersumber dari APBN.
“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya di rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan penduduk diharapkan akan mampu lebih banyak baik,” ujar Nana.
Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah telah miliki 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah agregat itu atau 854 UPP sudah ada menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik sudah ada mencapai 35 unit yang mana tersebar di dalam 35 kabupaten/kota.
(Foto: istimewa)
Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang tersebut dinamis juga terus dilakukan. Pembaruan pelayanan umum juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sehingga pelayanan terhadap warga semakin baik, efektif, serta efisien. Juga memudahkan warga pada mengakses pelayanan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian pada penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif dan juga kualitatif, juga berdasarkan data sekunder kemudian survei lapangan.
