JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan menggalang langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang menggerakkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengerjaan juga pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Yohan, kebijakan yang dimaksud lalu lainnya terkait pangan, seperti kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, juga pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, menghasilkan target swasembada pangan pada 2027 optimistis bisa saja terwujud.
“Kita mengawasi pemerintah pusat melakukan berbagai terobosan yang digunakan luar biasa demi ketahanan, juga swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu penyelenggaraan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa jadi terwujud,” papar Yohan, Akhir Pekan (5/1/2024).
Khusus terkait irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, selama ini banyak irigasi yang rusak, bahkan sawah yang mana tidaklah mempunyai irigasi, lantaran keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan hanya sekali meringankan bupati kemudian gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan juga swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.
Anggota DPR dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan yang dimaksud bisa jadi terealisasi dengan baik. Jangan sampai, niat baik serta keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan lalu swasembada pangan menjadi tak berjalan oleh sebab itu pelaksanaannya yang dimaksud tidaklah maksimal atau bahkan diselewengkan.
“Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, juga memverifikasi perkembangan dan juga pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal juga tak ada yang tersebut diselewengkan. Komunitas juga silakan mengambil bagian mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan komunikasikan ke kami,” tegas Yohan.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjamin Presiden Prabowo Subianto segera meneken Perpres dalam mana pemerintah pusat diperbolehkan untuk memulai pembangunan serta memelihara irigasi di area beberapa daerah.
“Ini baru kita putuskan, pusat bisa jadi bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres telah selesai, sudah ada rapi, telah dalam Mensesneg, kemungkinan besar 1-2 minggu ini bisa saja ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Pemerintah, katanya, telah lama menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk menggarap irigasi sawah di area daerah.
