JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Daya lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di konferensi di tempat Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mengeksplorasi terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Tenaga lalu Narasumber Daya Mineral (ESDM) melarang transaksi jual beli sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan bapak presiden adalah menjamin seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di area tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang tersebut menjadi permintaan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih besar tepat sasaran kemudian tidaklah lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari peserta ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa sebab skema yang dimaksud ada pada waktu ini sudah ada berlangsung selama lebih besar dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang digunakan mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan warga yang dimaksud berhak.
“Diharapkan publik mendapatkan biaya dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di dalam tingkat sampai tingkat warga itu, dibeli sampai harga jual Rp25.000 per tabung. Tidak hanya sekali itu, ada juga yang mana mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dijalankan agar bukan terjadi pemborosan anggaran kemudian kebocoran di area tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah dilakukan mengubah sistem distribusi LPG di area tingkat pengecer dengan meninggal status merek menjadi sub pangkalan yang tersebut lebih besar mudah diawasi.
