Dukung Pembangunan yang dimaksud Inklusif, Kemenko PMK Gelar Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

JAKARTA – Kemenko PMK sama-sama TNP2K mengatur pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan di pembangunan desa. Latihan yang dimaksud merupakan bagian dari Proyek Perkuatan Pemerintahan juga Pembangunan Desa (P3PD).

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan kemudian Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang tersebut dijalankan pada DKI Jakarta pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di area desa.

Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di tempat delapan kabupaten, di dalam antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, lalu Minahasa Utara.

Lokasi-lokasi yang disebutkan dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi pada P3PD, penerima inisiatif pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Skala Desa Membangun (IDM), dan juga isu pemberdayaan perempuan.

“Kami akan menghimpun informasi terkait kebijakan atau acara pemberdayaan perempuan, tantangan, lalu strategi implementasinya, peran pemerintah tempat dan juga desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk menyokong pemberdayaan perempuan di area tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).

Monalisa menambahkan, data yang tersebut dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau inisiatif yang tersebut lebih besar tajam serta relevan di tempat tingkat desa.

“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD dalam Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 dalam Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang tersebut melibatkan Kemenko PMK serta Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.

Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan serta Manajemen Pascabencana Merry Efriana, dan juga perwakilan dari Kementerian Desa lalu Pembangunan Daerah Tertinggal, dan juga Kementerian Dalam Negeri.

Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian serta lembaga ini dapat meningkatkan kekuatan upaya pemberdayaan perempuan pada desa-desa seluruh Indonesia, membantu konstruksi yang dimaksud inklusif kemudian berkeadilan gender.