JAKARTA – Bermacam-macam orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menyelenggarakan aksi demonstrasi pada depan Kedutaan Besar Negara Malaysia dalam Jakarta, hari terakhir pekan (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Negara Malaysia bertanggung jawab melawan insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) dalam Perairan Tanjung Rhu, Malaya oleh Otoritas Maritim Tanah Melayu pada Hari Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang pertama. Berdasarkan data Migrant Care, di 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia sudah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa pada kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini tidak baru pertama kali, tapi telah berkali-kali,” kata Pure di area lokasi.
GARDA SATU juga memohon pemerintah Tanah Melayu memohon maaf secara resmi untuk rakyat Indonesia dan juga memberikan santunan untuk keluarga korban, khususnya untuk Sanggup Basri, salah orang korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam untuk pemerintah Tanah Melayu agar segera memohonkan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta-minta terhadap pemerintah Negara Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaya di area Ibukota Indonesia agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya untuk Sanggup Basri kemudian keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU juga berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan menyelenggarakan aksi lanjutan dengan jumlah total massa yang digunakan lebih banyak besar apabila tuntutan mereka tak segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tiada ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan tambahan besar untuk mengepung pemerintahan Malaya di dalam Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
