JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap mengembangkan prasarana produksi komponen bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dari green refinery yang mana telah lama dimasukkan di Rencana Jangka Panjang Korporasi (RJPP). Penguraian infrastruktur produksi dan juga barang BBM ramah lingklungan yang disebutkan merupakandukungan KPI berhadapan dengan inisiatif pemerintah untuk menghurangi emisi karbon serta mencapai target Net Zero Emission (NZE) dalam tahun 2060.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pada RJPP perusahaan sudah dicanangkan pembangunan green refinery atau infrastruktur produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery, di tempat antaranya pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang dimaksud diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
“Selain itu, Kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, Kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, serta Kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,”papar Taufik pada diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” pada Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Saat ini, KPI mampu memproduksi material bakar nabati melalui beberapa metode, yang tersebut salah satunya mampu memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di dalam Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 bph. KPI juga melakukan pengolahan materi bakar berbasis CPO yang dimaksud mampu memproduksi green diesel atau B100. “HVO dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, khususnya barang renewable diesel 100% atau B100 dengan kapasitas 3.000 bph,” paparnya.
Taufik menambahkan, KPI juga telah siap menjalankan rencana pemerintah untuk memproduksiBBM dengan kadar sulfur rendah. Menurut dia, salah satunya adalah Kilang Balongan yang tersebut sudah ada siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm. Kemudian, pada tahun depan, Kilang Balikpapan akan mulai beroperasi dan juga mampu memproduksi BBM berstandar EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, untuk jenis gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi keperluan (BBM rendah sulfur) pada wilayah Jawa kemudian Kalimantan. Sedangkilang lainnya masih bervariasi,” jelas Taufik.
Peneliti Senior Badan Investigasi juga Inovasi Nasional (BRIN) Arie Rachmadi di diskusi yang dimaksud mengakui, penyelenggaraan materi bakar nabati adalah salah satu cara terbaik untuk menekan emisi yang digunakan selama ini sejumlah dihasilkan oleh kendaraan. Menurut dia, Indonesia berada di dalam jalur yang mana tepat dengan keberhasilan inisiatif biodiesel, sejalan dengan tren global yang tersebut semakin mengarah pada pengaplikasian biofuel.
“Selanjutnya, salah satu fokus yang digunakan harusnya sanggup dikejar adalah penyelenggaraan gasoline ramah lingkungan. Sebab konsumsi (BBM) terbesar sebetulnya ada pada bensin atau gasoline,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar untuk menyokong inisiatif biofuel selain kepastian pasokan komponen baku adalah harganya yang dimaksud relatif lebih tinggi tinggi ketimbang substansi bakar fosil. Untuk itu, beliau berharap ada dukungan dari pemerintah sebagai insentif agar produksi maupun konsumsi biofuel meningkat.
“Harus ada kemauan baik dari pemerintah langkah dengan memberikan insentif untuk memverifikasi ketersediaan feedstock. Dalam hal ini feed in tariff bisa saja diterapkan,” tandasnya.
