JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk mengambil bagian mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, diperkenalkan pupuk menjadi penting di menyokong produksi, juga menggalakkan produktivitas flora pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras dan juga pertambahan total penduduk. Berdasarkan data yang digunakan dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan permintaan beras mencapai 37,9 jt ton dengan total penduduk 324 jt orang. Saat ini, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan keinginan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan pada lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada pada waktu yang mana bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan sebagian strategi untuk memverifikasi ketersediaan kemudian keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam melakukan konfirmasi masalah ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia sudah pernah menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk penyelenggaraan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan lalu tempat stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan kemudian menjadi pengembangan dari Pupuk Indonesia untuk meyakinkan ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada pertemuan Lumbung Pangan untuk Kemandirian, dikutipkan hari terakhir pekan (11/10/2024).
Sementara, mengenai hambatan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya harga jual pupuk akan berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan nilai tukar pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen serta 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang dimaksud akan datang berdampak ke penurunan produktivitas tumbuhan pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita terus-menerus menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia mampu memproduksi pupuk dengan lebih tinggi efisien, dengan lebih banyak kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi konstruksi pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan nilai pupuk tergantung pula pada biaya komponen baku khususnya gas. Dalam hal ini, beliau memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang sudah pernah menerapkan tarif gas tidak mahal USD6 per MMBTU.
Di melawan itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tak mampu cuma dari peran satu institusi. Dia memacu setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja mirip demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tidak ada mampu satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
